TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENGELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT ATAUPUN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

ISO 9001 adalah standar internasional mengenai persyaratan suatu Sistem Manajemen Mutu yang sudah diakui lebih dari 180 negara di dunia. Saat ini ISO 9001 2015 sudah dapat di lakukan sehingga untuk perusahaan yang sudah menerapkan versi 2008 perlu melakukan pemahaman terhadap versi 2015 guna mempersiapkan upgrading ke versi 2015. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan September 2015 yang baru lalu, telah terbit versi terbaru ISO 9001, yang kita kenal dengan ISO 9001:2015. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu diperkenalkannya “risk based thinking” pada versi terbaru ini. Seperti kita ketahui, ISO 9001 berevolusi dari tahun 1988 hingga 2015 ini, dari document based, process based hingga versi terbaru risk based thinking.

Risk based thinking ini secara filosofis berarti kedua standar ISO terbaru ini lebih berfokus kepada “business sustainability” dan tidak lagi kepada management of operations. Namun apabila perubahan ini tidak dilakukan atas dasar pemahaman yang benar, “style” sistem manajemen versi sebelumnya akan terbawa dan pada akhirnya benefit bagi organisasi tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 seperti yang sudah banyak diterapkan pada entitas perusahaan, juga merupakan tool yang sangat baik bagi lembaga atau instansi pemerintah daerah, baik instansi vertikal maupun horizontal dalam meningkatkan kinerja operasional pelayanan kepada masyarakat diberbagai lapisan secara signifikan dan holistik. Baik hubungan timbal balik antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan masyarakat, kelompok/organisasi kemasyarakatan, maupun antara ASN dengan ASN yang berbeda kementrian/ instansi/dinas.

Perubahan atas versi ISO 9001 terus bergulir dan akan memasuki versi terbaru tahun 2015. ISO 9001: 2015 memuat persyaratan-persyaratan yang telah disepakati melalui konsensus internasional sebagai praktik bisnis yang baik dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Sistem ISO 9001:2015 akan membantu perusahaan menjalankan bisnis  lebih terorganisasi dan sistematis sehingga produk dan kualitas layanan dapat memuaskan konsumen secara optimal.ISO 9001:2015 datang dengan fokus yang benar-benar berbeda dari versi sebelumnya yang terlalu banyak persyaratan dokumen dan form. ISO 9001:2015 tidak lagi terlalu mempersoalkan dokumen, ia fokus pada performa perusahaan dengan pendekatan pemikiran berbasis resiko (risk-based thinking) dan konsep rencanakan – lakukan – periksa – perbaiki (Plan – Do – Check – Action) yang diterapkan di seluruh level organisasi.

ISO 9001:2015 juga tidak lagi bergantung pada perwakilan manajemen (management representative) yang selama ini dianggap sebagai satu-satu yang paling bertanggung jawab terhadap penerapan ISO 9001. Sekarang, setiap bagian, bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing. Selain itu, manual mutu juga tidak lagi wajib dibuat. Pelatihan awareness ini menitikberatkan pada penjelasan konsep dan hands-on terhadap penyusunan dokumentasi pokok ISO 9001:2015. Maka dari pada itu guna mempercepat dan menselaraskan reformasi birokrasi penerapan ISO 9001:2015 sangat dianjurkan

TUJUAN

  1. Memberikan peserta pelatihan pemahaman mengenai konsepsi dasar ISO 9001:2015 dan keterkaitannya dengan program reformasi birokrasi
  2. Memberikan peserta pelatihan memiliki kemampuan dasar untuk merancang dan menyusun sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 di organisasinya.
  3. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan tentang implikasi terkait implementasi ISO 9001:2015 pada organisasi/lembaga penyelengga pelayanan kesehatan.

MATERI

  1. Mengenal ruang lingkup dari filosofi mutu, manajemen mutu dan risk based thinking terkait dengan program reformasi birokrasi
  2. Memahamkan interpretatif sebagai persyaratan ISO 9001:2015
  3. Memberikan pemahaman konsep dokumentasi terbaru dari ISO 9001:2015, yaitu “documented information”
  4. Melakukan Identifikasi konteks organisasi pemerintah sesuai dengan ISO 9001:2015
  5. Melakukan Identifikasi stakeholder dan stakeholder requirements sesuai dengan ISO 9001:2015
  6. Melakukan Identifikasi risk and opportunity sesuai dengan ISO 9001:2015
  7. Melakukan Penyusunan quality objective dan top level business process map sesuai dengan ISO 9001:2015

PESERTA

  1. Kepala Kantor / Sekertariat Kementrian
  2. Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi/Kabupaten/Kota
  3. Kepala Dinas /Instansi
  4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Provinsi/Kabupaten/Kota
  5. Kepala Biro Organsasi Setda Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMATERI DAN METODE PELATIHAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Opsi Waktu :

  • 17-18 Januari 2019
  • 18-19 Februari 2019
  • 21-22 Maret 2019
  • 25-26 April 2019
  • 6-7 Mei 2019
  • 24-25 Juni 2019
  • 18-19 Juli 2019
  • 19-20 Agustus 2019
  • 12-13 September 2019
  • 21-22 Oktober 2019
  • 28-29 November 2019
  • 16-17 Desember 2019

Opsi Tempat :

  1. Hotel Mutiara Yogyakarta
  2. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  3. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
  4. Hotel LPP Garden Yogyakarta
  5. Hotel LPP Convention

BIAYA KEGIATAN

Private Training

Rp. 6.500.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

Regular Training

Rp. 5.500.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

In House Training

Paket A : Rp. 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta 10-15 orang

Paket B : Rp. 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta 16-20 orang

Paket C : Rp. 3.000.000,- /peserta * Non Residential jika kuota peserta lebih dari 21 orang

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Fasilitas : Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

jenis training

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*