Kinerja ASN

Pelatihan Penilaian Kinerja ASN Sesuai PP No 30 Tahun 2019

PENGANTAR
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbunyi Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip: Objektif;terukur;akuntabel;partisipatif; dan transparan.

Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas:

perencanaan kinerja;pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;penilaian kinerja;tindak lanjut; dan Sistem Informasi Kinerja PNS.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan memperhatikan Perilaku Kerja.

Proses penyusunan SKP yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dilakukan dengan memperhatikan: perencanaan strategis Instansi Pemerintah;perjanjian kinerja;organisasi dan tata kerja;uraian jabatan; dan/atau SKP atasan langsung. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian: a.70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja; atau b.60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja.

Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Sedangkan Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Perilaku Kerja, menurut PP ini, dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung.

TUJUAN

  1. Memberikan peserta pelatihan pemahaman yang mendasar terkait prosedur dan mekanisme penilaian kinerja PNS
  2. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan dan pemahaman terkait permasalahan dan hambatan yang akan dijumpai disaat penilaian dilakukan
  3. Memberikan peserta pelatihan pengetahuan dan pemahaman terkait solusi dari permasalahan dan hambatan yang akan dijumpai disaat penilaian dilakukan

MATERI

  1. Prosedur dan mekanisme penilaian kinerja PNS
  2. Permasalahan dan hambatan yang akan dijumpai disaat penilaian dilakukan
  3. Solusi dari permasalahan dan hambatan yang akan dijumpai disaat penilaian dilakukan
  4. Praktek Penilaian Kinerja ASN sesuai PP No 30 Tahun 2019
  5. Study Kasus

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Alternatif Waktu Kegiatan :
20-21 Juli 2020
24-25 Agustus 2020
21-22 September 2020
19-20 Oktober 2020
23-24 November 2020
14-15 Desember 2020

Alternatif Tempat Kegiatan :
1. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
2. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
3. Hotel atau Tempat lain menyesuaikan keinginan peserta

BIAYA KEGIATAN
Private Training
8.500.000,- /peserta * Non Residential
Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.
Regular Training
6.500.000,- /peserta * Non Residential
Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

PESERTA

  1. Kepala Bagian/Staf BKD Setda Provinsi/Kota/Kabupaten
  2. Kepala Bagian/Staf OPD di Provinsi/Kota/Kabupaten
  3. Kepala Bagian/Staf Satker di Provinsi/Kota/Kabupaten

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*