Bimtek Mekanisme Pemutasian dalam Sistem Kepegawaian (PNS)

Bimtek Mekanisme Pemutasian dalam Sistem Kepegawaian (PNS)

PENDAHULUAN

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pembiayaan sebagai dampak mutasi dibebankan pada APBN dan APBD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.Untuk itu Mutasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi oleh karena itu perlu ada evaluasi pada setiap perkerja secara berkesinambungan secara objekif. Dalam melaksanakan mutasi harus dipertimbangkan faktor-faktor yang dianggap objektif dan rasional, yaitu 1) Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan pemerintah, 2) Mutasi atas dasar prinsip The right man on the right place, 3) Mutasi sebagai dasar untuk meningkatkan profesionalitas kerja 4) Mutasi sebagai media kompetisi yang maksimal, 5) Mutasi sebagai langkah untuk promosi 6) Mutasi untuk mengurangi labour turn over,7) Mutasi harus terkoordinasi.

TUJUAN

  1. Memberikan pemahaman tentang pengertian, manafaat dan fungsi mutasi
  2. Memberikan pemahaman tetang effek mutasi dari tinjauan psikologis
  3. Memahami dasar hukum pelaksanaan mutasi di lingkungan

MATERI

  1. Pengertian, tujuan, manfaat dan fungsi Mutasi
  2. Effek Mutasi dari tinjauan Psikologis
  3. Dasar hukum pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah
  4. Mekanisme pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah
  5. Studi Kasus

PESERTA

  1. Kepala/Staff Badan Kepegawaian Daerah
  2. Kepala/Staff Bagian Umum
  3. Kepala Bagian / Staff lain  yang terkait.

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN

Paket A (Menginap) Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah)
Paket B (Tanpa Penginapan) Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Ribu Rupiah) * Non Residensial
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

jenis training

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*