BIMTEK MANAJEMEN PUSKESMAS BLUD DAN NON BLUD SERTA PENYUSUNAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA SDM PUSKESMAS

PENDAHULUAN

Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. untuk melaksanakan upaya kesehatan baik upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dibutuhkan manajemen Puskesmas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien.

Dalam acuan manajemen puskesmas paling tidak bagaimana menyusun rencana 5 (lima) tahunan yang kemudian dirinci kedalam rencana tahunan; menggerakan pelaksanaan upaya kesehatan secara efesien dan efektif; melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja Puskesmas; mengelola sumber daya secara efisien dan efektif; dan menerapkan pola kepemimpinan yang tepat dalam menggerakkan, memotivasi, dan membangun budaya kerja yang baik serta bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu dan kinerjanya.

Karena bagaimana pun,tenaga Kesehatan merupaka tenaga SDM yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya Penyelenggaraan Pengawasan di Bidang Kesehatan ini tidak lain bertujuan untuk memastikan dilaksanakannya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan oleh masyarakat dan setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan Sumber Daya di Bidang Kesehatan dan Upaya Kesehatan di lingkungan Puskesmas.

Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan (Permenkes No. 75 Tahun 2014), di samping menteri kesehatan menetapkan peraturan No 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

Di lain hal, sinergi diantara para pihak yang terkait diperlukan untuk mempercepat perubahan status puskesmas menjadi BLUD. Di samping itu dengan disusunnya instrumen penilaian dan metode telusur dan standar akreditasi versi 2012, maka dalam membantu puskesmas meningkatkan keterampilan dan kualifikasi staf dalam rekruitmen, evaluasi, dan penugasan staf, di samping itu Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Standarisasi Puskesmas sebagai layanan kesehatan primer. Dari level terendah yakni pratama, berlanjut ke madya, lalu utama, dan yang tertinggi paripurna.

Adanya perubahan status BLUD membuat puskesmas lebih mudah meningkatkan kualitas pelayanan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah merencanakan seluruh Puskesmas akan diubah statusnya menjadi BLUD. Rencana tersebut dapat dipahami, karena dengan menjadi BLUD, Puskesmas dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

 Puskesmas yang akan diusulkan menjadi BLUD harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis, dan administratif. Mengapa tidak ada aturan teknis mengenai PPK BLUD ini. Sebab BLUD ini memberikan fleksibilitas kepada PPK BLUD untuk mengatur pengelolaan BLUD nya sendiri dengan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah. Selain itu, agar BLUD mengatur penatausahaannya sendiri, sehingga jelaslah bahwa pengelolaan keuangan BLUD ini sangat fleksibel.

Berangkat dari hal tersebut, LSK2M Training & Consulting, mengadakan Pelatihan dengan tema: MERUMUSKAN TEKNIK PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS SERTA POLA PENYUSUNAN INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA SDM PUSKESMAS BERDASARKAN PERMENKES NOMOR 44 TAHUN 2016 DAN PERMENKES 10 TAHUN 2018 GUNA MENGOPTIMALKAN KINERJA MUTU PELAYANAN KESEHATAN, STANDAR KEBIJAKAN POINT AKREDITASI JCI, DAN MENUNJANG PENDAPAT BISNIS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. Karena bagaimana pun, status BLUD justru menjadi tantangan bagi puskesmas untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal serta disertai dengan inovasi dan gebrakan baru yang lebih baik ke depannya.

TUJUAN PELATIHAN

  1. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana tata cara mengelola manajemen puskesmas serta pola penyusunan instrumen penilaian kinerja sdm puskesmas berdasarkan Permenkes Nomor 44 Tahun 2016 dan Permenkes 10 Tahun 2018 sebagai langkah dalam mengoptimalkan kinerja mutu pelayanan kesehatan, Standar Kebijakan Point Akreditasi JCI, dan menunjang pendapat bisnis di Era Jaminan Kesehatan Nasional.
  2. Sharing pemikiran melalui diskusi konsultatif, simulasi, dan studi kasus

MATERI

  1. Overview Pengelolaan Puskesmas dan BLUD berdasarkan Permenkes Nomor 44 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007
  2. Model Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Puskesmas
  • Model Penyusunan Penyusunan Instrumen Penilaian terhadap Sarana-Prasana dan Kinerja SDM Puskesmas berdasarkan BSC
  • Pencatatan & Pelaporan Keuangan BLUD
  • Proses Bisnis dan Proses Akuntansi Puskesmas BLUD
  • Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD Berbasis SAK & SAP
  • Format Laporan Keuangan
  • Aspek Keuangan dalam Penyusunan RBA BLUD dan Aspek Non Keuangan dalam Penyusunan RBA BLUD
  • Pengawasan Keuangan dan Audit
  • Aspek Kepatuhan
  • Pembentukan SPI
  • Review Kinerja
  • Studi Kasus: Manajemen Puskesmas Serta Pola Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja SDM Puskesmas Berdasarkan Permenkes Nomor 44/2016 dan Permenkes 10/2018 dalam mendukung Kinerja Mutu Pelayanan Kesehatan, Standar Kebijakan Point Akreditasi JCI, dan Pendapat Bisnis di Era Jaminan Kesehatan Nasional

NARASUMBER

  1. Prasetyo Permadi, SE., MM

Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis untuk Puskesmas

  • Soni Haksomo, SE., M.Si

Konsultan Akreditasi dan Manajemen Keuangan untuk Puskesmas

  • TIM LSK2M Training & Consulting

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Alternatif Waktu Kegiatan :

  • 20-22  Januari 2020
  • 17 -19 Februari 2020
  • 16-18 Maret 2020
  • 20-22 April 2020
  • 11-13 Mei 2020
  • 22-24 Juni 2020
  • 20-22 Juli 2020
  • 24-26 Agustus 2020
  • 21-23 September 2020
  • 19-21 Oktober 2020
  • 23-25 November 2020
  • 14-16 Desember 2020

Alternatif Tempat Kegiatan :

  1. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  2. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
  3. Hotel Forriz Yogyakarta

BIAYA KEGIATAN

Private Training

  • 8.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Regular Training

  • 6.500.000,- /peserta * Non Residential
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
  • Fasilitas : Meeting Room, Lunch & Coffe Break, Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

In House Training

  • Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 10-15 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket B : 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 16-20 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Paket C : 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta lebih dari 21 orang dari 1 perusahaan/instansi
  • Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.
  • Fasilitas : Dokumentasi, Modul Materi, Sertifikat dan Training Kit.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*