BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai.

Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai
Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan UU No. 43 / 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian “ PNS mempunyai kedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil dan beradap dalam penyelenggaran tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan dalam NKRI”

Aparatur Pemerintah sebagai pilar utama dalam pelaksanaan pemerintahan,terus didorong dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), namun dalam beberapa kasus masih ditemukan kurangnya rasa tanggung jawab dari sebagian pegawai danbelum bebas dari praktek KKN.
Kondisi ini dipicu sebagai akibat dari kualitas aparat yang kurang professional, dan sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang berkaitan dengan sistem pembinaan kepegawaian antara lain sistem pembinaan karir yang belum sepenuhnya bersifat merit system,pendapatan/penghasilan pegawai negeri yang masih jauh dari kebutuhan minimal, peraturan yang berlaku memberi peluang kepada pegawai untuk berKKN, masih adanya dorongan masyarakat untuk terjadinya praktek KKN.

TUJUAN

1.   Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta tentang Analisis Jabatan Dan Beban Kerja PNS
2.   Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
3.   Memberikan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta tentang Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS

MATERI

1. Analisa Peluang dan tantangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Analisis Budaya Organisasi Pemerintahan Daerah
3. Analisis Jabatan Dan Beban Kerja PNS
4. Penilaian Prestasi Kerja PNS
5. Tata Cara Perhitungan Tunjangan Kinerja PNS

PESERTA

1. Kepala / Staf Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov./Kab./Kota
2. Sekretariat Daerah
3. Kepala/Staf SKPD terkait

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

NoBulanOpsi Tanggal PelatihanOpsi Tempat Pelatihan
1Januari8-10 Januari 2018 Hotel MM UGM Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
Fame Hotel Batam
Ibis Kuta Bali
2Februari15-17 Februari 2018
3Maret19-21 Maret 2018
4April26-28 April 2018
5Mei21-23 Mei 2018
6Juni7-9 Juni 2018
7Juli16-18 Juli 2018
8Agustus23-25 Agustus 2018
9September17-19 September 2018
10Oktober18-20 Oktober 2018
11November12-14 November 2018
12Desember20-22 Desember 2018

BIAYA KEGIATAN
Paket A (Menginap) Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah)
Paket B (Tampa Pengginapan) Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Ribu Rupiah) * Non Residensial
Fasilitas yang didapatkan : Materi Soft copy dan hard copy, Flash disk, Dokumentasi,Souvenir,Seminar Kit,Coffe Break dan Makan siang selama kegiatan.

Kegiatan akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

jenis training

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*