PELATIHAN PENYUSUNAN MANAJEMEN STRATEGI PENATAAN KOTA PASCA BENCANA ALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI DAMPAK KORBAN BENCANA

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama  bahwa kondisi geografis Indonesia yang bersinggungan dengan 3 lempeng tektonik membuat rawan terjadi bencana. Data dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2018 mencatat setidaknya ada 1.230 frekuensi kejadian bencana. Untuk itu, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen RTRW sebagai konsensus yang mengikat pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah. Upaya peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) khususnya terkait aspek pengurangan risiko bencana terus kami lakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian PUPR dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Peta Gempa 2017 yang diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan skala nasional perlu dirincikan ke dalam peta mikrozonasi gempa bumi pada skala kabupaten/kota merupakan salah satu acuan yang dapat digunakan dalam perencanaan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Berdasarkan Peta Gempa 2017, setidaknya terdapat 89 patahan aktif yang melintasi kawasan permukiman. Jika dikaitkan dengan kebijakan pengurangan risiko bencana, pada dasarnya diperlukan tiga hal. Pertama, relokasi/penghindaran, proteksi melalui sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural). Upaya relokasi masyarakat memang menjadi salah satu kunci namun banyak kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran pemerintah dan keengganan masyarakat untuk pindah. Menyikapi hal tersebut maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terkait implementasi RTRW. Bentuknya dapat berupa pengendalian pemanfaatan ruang serta tidak menerbitkan izin lagi di lokasi yang jelas-jelas merupakan zonasi daerah rawan bencana.

Selain beberapa hal tersebut proporsi edukasi ke masyarakat perlu ditingkatkan dengan berbagai inovasi yang disesuaikan dengan usia dan latar belakang pendidikan sehingga masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika terus bertahan pada lokasi yang sebenarnya telah ditetapkan pemerintah sebagai rawan bencana tinggi. Dengan memperkuat regulasi tata ruang dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana diharapkan dapat menjadi solusi pengurangan risiko bencana di Indonesia.

TUJUAN

  1. Memberikan peserta pelatihan pemahaman mengenai proses persiapan dalam perencanaan tata kota pasca bencana.
  2. Memberikan peserta pelatihan pemahaman mengenai penggunaan peta mikrozonasi gempa bumi diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  3. Memberikan peserta pelatihan pemahaman mengenai pengendalian pemanfaatan ruang di dalam RTRW dan RDTR.

MATERI

  1. Kebijakan /Regulasi terkait upaya pengurangan risiko bencana
  2. Upaya-upaya penegakan hukum terkait implementasi ketaataan terhadap RTRW
  3. Pemanfaatan dan penggunaan peta mikrozonasi gempa bumi diterbitkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
  4. Upaya –upaya dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di dalam RTRW dan RDTR.
  5. Sistem infrastruktur mitigasi bencana (struktural)
  6. Penyiapan SDM yang handal dalam upaya relokasi
  7. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana

PESERTA

  1. Kepala Dinas/Staf Tata Kota Provinsi/Kabupaten/Kota
  2. Kepala Dinas Kimpraswil / Staf Provinsi/Kabupaten/Kota
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat /Staf Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Dinas/Instansi lain terkait

PEMATERI DAN METODE PELATIHAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Alternatife Waktu Kegiatan :

  • 23-25 November 2018
  • 24-26 Desember 2018
  • 17-19 Januari 2019
  • 18-20 Februari 2019
  • 21-23 Maret 2019
  • 25-27 April 2019
  • 6-8 Mei 2019
  • 24-26 Juni 2019
  • 18-20 Juli 2019
  • 19-21 Agustus 2019
  • 12-14 September 2019
  • 21-23 Oktober 2019
  • 28-30 November 2019
  • 16-18 Desember 2019

Alternatif Tempat Kegiatan :

  1. Hotel Mutiara Yogyakarta
  2. Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
  3. Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
  4. Hotel LPP Garden Yogyakarta
  5. Hotel LPP Convention

BIAYA KEGIATAN

Private Training

Rp. 8.500.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

Regular Training

Rp. 6.000.000,- /peserta * Non Residential

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta

Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

In House Training

Paket A : Rp. 4.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 10-15 orang dari 1 instansi/lembaga

Paket B : Rp. 4.000.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta 16-20 orang 

dari 1 instansi/lembaga

Paket C : Rp. 3.500.000,- /peserta * Non Residential jika jumlah peserta lebih dari 21 orang dari 1 instansi/lembaga

Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta,biaya transportasi,akomodasi, instruktur, staff dokumentasi, coffe break dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Fasilitas : Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.

jenis training

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*