Pemerintah Daerah

Pelatihan Perencanaan, Pendirian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahan Daerah (PERUSDA)

Februari 11, 2019 admin 0

Pelatihan Perencanaan, Pendirian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PERUSDA)

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu BUMD juga populer dengan sebutan Perusahaan Daerah (perusda) adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998), bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). read more

PELATIHAN PENYUSUNAN SOP DAN INSTRUKSI KERJA BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Januari 22, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagian besar SOP disusun tidak menggunakan format semestinya, jika pada kenyataannya  tidak sesuai dengan profil penggunanya, pada akhirnya SOP di tempat kerja hanya berfungsi sebagai arsip.” SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. read more

PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS ORGANISASI KEWANITAAN

Januari 9, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Kaum perempuan mempunyai peranan penting dalam sejarah pendirian Republi↓k Indonesia. Mereka berkumpul, membentuk organisasi, dan melakukan gerakan nyata yang memperjuangkan hak-haknya dan kaum tertindas. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Perempuan telah terlibat dalam organisasi sejak lama. namun kebanyakan keterlibatannya masih pada organisasi dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik, saat ini kaum perempuan cukup banyak terlibat, dan ada satu dua orang telah menempati kedudukan penting sebagai ketua/pemimpin. Namun masih banyak perempuan memilih untuk tidak banyak terlibat secara mendalam di organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Misal sebagai contoh walaupun sudah disyaratkan 30 % keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik dan calon anggota parlemen. Peraturan tersebut dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu. read more

PELATIHAN SERVICE EXCELLENT PADA PEKERJAAN DI BIDANG PERBANKAN/INDUSTRI KEUANGAN/ASURANSI

Januari 3, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan atau melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Standar pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan bagi pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Baik itu untuk konsumen internal maupun konsumen external.

Saat ini hampir di semua bidang jasa pelayanan publik dituntut memberikan service excellence. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memenangkan hati pelanggan dalam kontek persaingan global. Bentuk pelayanan prima pada pelayanan public yang sering kita temui diantaranya ialah pada  bidang jasa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, asuransi, pendidikan, perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk memberikan kepuasan pelanggan. Jika kita berbicara kepuasan pelayanan tentunya kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bagian customers services, melainkan peran serta seluruh departemen di organisasi dituntut juga untuk menerapkan pelayanan prima untuk terciptanya budaya perusahaan/organisasi yang bertumpu pada service excellence. Tanpa pelayanan yang paripurna seperti ini sulit bagi perusahaan untuk ikut berkompetisi diera globalisasi saat ini. Pelatihan service excellence telah banyak digunakan guna memberikan stimulan dalam menemukan inovasi-inovasi baru pada industri yang menggunakan pelayanan sebagai ujung tombak dalam mendongkrak image dan popularitasnya, dimana peserta yang terlibat dalam pelatihan akan diajarkan secara mendetail baik dari sisi konsep dan aplikasi program dan implementasi service excellance pada daily activity. read more

PELATIHAN PENYUSUNAN MANAJEMEN STRATEGI PENATAAN KOTA PASCA BENCANA ALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI DAMPAK KORBAN BENCANA

Januari 3, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama  bahwa kondisi geografis Indonesia yang bersinggungan dengan 3 lempeng tektonik membuat rawan terjadi bencana. Data dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2018 mencatat setidaknya ada 1.230 frekuensi kejadian bencana. Untuk itu, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen RTRW sebagai konsensus yang mengikat pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah. Upaya peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) khususnya terkait aspek pengurangan risiko bencana terus kami lakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian PUPR dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). read more

PELATIHAN DASAR-DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI WILAYAH PERKANTORAN

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Dibandingkan dengan lingkungan kerja industri, kantor bisa tampak seperti tempat yang aman untuk bekerja. Namun, banyak kecelakaan dan cedera serius terjadi di kantor. Terpeleset, tersandung, kejatuhan benda dan terjatuh merupakan salah satu penyebab paling umum cedera di tempat kerja. Hal ini dapat terjadi di mana saja baik di area produksi atau di kantor. Kebanyakan pekerja kantor mengalami cedera karena terjatuh, kebakaran maupun tersengat listrik. Cedera-cedera ini diakibatkan oleh peralatan atau perabotan kantor. Sebagian lagi menderita cedera akibat melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama contohnya melakukan pengetikan untuk waktu yang lama menggunakan pesonal computer atau laptop. read more

TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENGELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT ATAUPUN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. read more

TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BAGI PENGELOLA/MANAJEMEN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN KLINIK KESEHATAN

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

ISO 9001 adalah standar internasional mengenai persyaratan suatu Sistem Manajemen Mutu yang sudah diakui lebih dari 180 negara di dunia. Saat ini ISO 9001 2015 sudah dapat di lakukan sehingga untuk perusahaan yang sudah menerapkan versi 2008 perlu melakukan pemahaman terhadap versi 2015 guna mempersiapkan upgrading ke versi 2015. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan September 2015 yang baru lalu, telah terbit versi terbaru ISO 9001, yang kita kenal dengan ISO 9001:2015. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu diperkenalkannya “risk based thinking” pada versi terbaru ini. Seperti kita ketahui, ISO 9001 berevolusi dari tahun 1988 hingga 2015 ini, dari document based, process based hingga versi terbaru risk based thinking. read more

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DIRI PENGURUS DAN ANGGOTA DARMA WANITA DALAM KETUGASANNYA DI DALAM ORGANISASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama “Dharma Wanita” adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hari lahir Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu “Membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur”. Anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS, istri pegawai BUMN atau BUMD, istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri POLRI, dan pensiunan PNS wanita. read more

BIMBINGAN TEKNIS & KONSULATASI STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PERDA INISIATIF DPRD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Pembangunan  hukum di daerah diarahkan  pada  makin  terwujudnya sistem  hukum  yang  mantap dan dinamis, dalam rangka  mewujudkan negara  hukum,  serta  penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Pengambilan Keputusan Atas Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hirarki sistem perundang undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satunya bagian diantaranya, kedudukannya dibawah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden. Perda merupakan satu wujud desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. read more

BIMBINGAN TEKNIS & STUDI BANDING STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008, TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Urgensi dari keberadaan Undang-undang no. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik beserta kebijakan yang menjadi turunannya di era distrupsion seperti saat ini sudah menjadi kebutuhan diberbagai bidang terutama bagi masyarakat dalam rangka memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Sedangkan bagi Badan Publik, adalah UU ini yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon). read more

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DIRI PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PKK

Desember 12, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam siklus pengembangan masyarakat, proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari masing-masing individu dalam masyarakat. Pemahaman mengenai pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terus menerus. Keluaran dari proses pengembangan masyarakat bukanlah suatu kondisi yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu dinyatakan tercapai, namun keluarannya harus berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus. read more

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN, PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN MAJALAH / BULLETIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH

Desember 12, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya zaman, peran media massa semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Kini, orang semakin mudah dikenal hanya dengan menampilkan dirinya di media massa. Berbagai macam media tersebut sudah tersedia, baik gratis maupun berbayar, di sekitar kita. Dengan memanfaatkannya secara optimal, suatu organisasi bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan menerbitkan media massa seperti buletin, majalah, dan memanfaatkan web atau blog sebagai sarana publikasi organisasi, hubungan antara organisasi tersebut dan masyarakat akan lebih erat terjalin. Begitu juga dengan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau sering kita singkat menjadi PEMDA. Di dalam organisasi tersebut sebagian besar unsur dari pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan dari masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, keuangan dan perpajakan diperlukan penyebaran informasi yang masif namun pemberitaanya diharapkan bisa seimbang dan validitas akurasi nya sangat tinggi. read more

Pelatihan Intelegen Dasar

Juli 9, 2018 admin 0

Pelatihan Intelegen Dasar Bagi Satpam, Satpol PP dan Polsus

PENDAHULUAN

Trend perubahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan  dengan segala bentuk methamorposisnya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan global. Beberapa phenomena mengindikasikan suatu  kompleksitas tertentu yang memiliki ciri ciri : sulit diidentifikasi, adanya kerjasama/persekongkolan, terjadi mendadak, bersifat kontijensi dan lain sebagainya. Di dalam dunia bisnis hal tersebut sangat berpengaruh dalam tingkat persaingan /daya saing, reputasi/ nama baik maupun keberlangsungan produksi (keberlangsungan usaha), peningkatan laba, penguasaan pasar dan lain sebagainya. Peranan dalam pengambilan keputusan di level-IeveI manajemen Direksi, komisaris, BOD, Directur, Manajer, kepala bagian, komandan, maupun diIeveI para penyelia sangat membutuhkan dukungan informasi yang sangat strategis dari sumber internal maupun eksternal, dalam rangka prencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian suatu aktivitas. read more

Training Persyaratan dan Pemahaman PROPER

Juli 9, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Proper telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penaatan perusahaan di berbagai negara, antara lain : Filipina, Kolombia, dan Meksiko. Pada tahun 1996, Proper telah mendapatkan penghargaan Zero Emmission Award dari United Nation University Tokyo sebagai program inovatif dalam pengelolaan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup RepubIik Indonesia telah melaksanakan program lingkungan yang diberi nama PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER didesain untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif dan disinsentif. Untuk mendorong terwujudnya program tersebut, pemerintah telah menyiapkan insentif dalam bentuk informasi kepada publik bagaimana reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Perusahaan tersebut akan diberikan label Biru, Hijau atau Emas. read more