Pemerintah Daerah

Pelatihan Perencanaan, Pendirian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahan Daerah (PERUSDA)

Februari 11, 2019 admin 0

Pelatihan Perencanaan, Pendirian, Pengembangan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Perusahaan Daerah (PERUSDA)

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Selain itu BUMD juga populer dengan sebutan Perusahaan Daerah (perusda) adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (Permendagri 3/1998), bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). read more

PELATIHAN PENYUSUNAN SOP DAN INSTRUKSI KERJA BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA

Januari 22, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagian besar SOP disusun tidak menggunakan format semestinya, jika pada kenyataannya  tidak sesuai dengan profil penggunanya, pada akhirnya SOP di tempat kerja hanya berfungsi sebagai arsip.” SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. read more

PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS ORGANISASI KEWANITAAN

Januari 9, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Kaum perempuan mempunyai peranan penting dalam sejarah pendirian Republi↓k Indonesia. Mereka berkumpul, membentuk organisasi, dan melakukan gerakan nyata yang memperjuangkan hak-haknya dan kaum tertindas. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, dari total 261,9 juta penduduk Indonesia pada 2017, penduduk perempuannya berjumlah 130,3 juta jiwa atau sekitar 49,75 persen dari populasi. Perempuan telah terlibat dalam organisasi sejak lama. namun kebanyakan keterlibatannya masih pada organisasi dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik, saat ini kaum perempuan cukup banyak terlibat, dan ada satu dua orang telah menempati kedudukan penting sebagai ketua/pemimpin. Namun masih banyak perempuan memilih untuk tidak banyak terlibat secara mendalam di organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Misal sebagai contoh walaupun sudah disyaratkan 30 % keterwakilan perempuan di kepengurusan partai politik dan calon anggota parlemen. Peraturan tersebut dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu. read more

PELATIHAN SERVICE EXCELLENT PADA PEKERJAAN DI BIDANG PERBANKAN/INDUSTRI KEUANGAN/ASURANSI

Januari 3, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Secara sederhana, pelayanan prima (excellent service) dapat diartikan sebagai suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan atau melampaui harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Standar pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan bagi pelanggan di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Baik itu untuk konsumen internal maupun konsumen external.

Saat ini hampir di semua bidang jasa pelayanan publik dituntut memberikan service excellence. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam memenangkan hati pelanggan dalam kontek persaingan global. Bentuk pelayanan prima pada pelayanan public yang sering kita temui diantaranya ialah pada  bidang jasa pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, asuransi, pendidikan, perbankan dan jasa keuangan lainnya untuk memberikan kepuasan pelanggan. Jika kita berbicara kepuasan pelayanan tentunya kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh bagian customers services, melainkan peran serta seluruh departemen di organisasi dituntut juga untuk menerapkan pelayanan prima untuk terciptanya budaya perusahaan/organisasi yang bertumpu pada service excellence. Tanpa pelayanan yang paripurna seperti ini sulit bagi perusahaan untuk ikut berkompetisi diera globalisasi saat ini. Pelatihan service excellence telah banyak digunakan guna memberikan stimulan dalam menemukan inovasi-inovasi baru pada industri yang menggunakan pelayanan sebagai ujung tombak dalam mendongkrak image dan popularitasnya, dimana peserta yang terlibat dalam pelatihan akan diajarkan secara mendetail baik dari sisi konsep dan aplikasi program dan implementasi service excellance pada daily activity. read more

PELATIHAN PENYUSUNAN MANAJEMEN STRATEGI PENATAAN KOTA PASCA BENCANA ALAM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENGURANGI DAMPAK KORBAN BENCANA

Januari 3, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama  bahwa kondisi geografis Indonesia yang bersinggungan dengan 3 lempeng tektonik membuat rawan terjadi bencana. Data dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2018 mencatat setidaknya ada 1.230 frekuensi kejadian bencana. Untuk itu, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Apakah suatu lahan dapat dibangun atau tidak, ditetapkan lewat dokumen RTRW sebagai konsensus yang mengikat pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah. Upaya peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang (RTR) khususnya terkait aspek pengurangan risiko bencana terus kami lakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Geologi, Kementerian PUPR dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). read more

PELATIHAN DASAR-DASAR KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DI WILAYAH PERKANTORAN

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Semua organisasi memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pekerja dan orang lain yang terlibat tetap berada dalam kondisi aman sepanjang waktu. Praktik K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) meliputi pencegahan, pemberian sanksi, dan kompensasi, juga penyembuhan luka dan perawatan untuk pekerja dan menyediakan perawatan kesehatan dan cuti sakit. Dibandingkan dengan lingkungan kerja industri, kantor bisa tampak seperti tempat yang aman untuk bekerja. Namun, banyak kecelakaan dan cedera serius terjadi di kantor. Terpeleset, tersandung, kejatuhan benda dan terjatuh merupakan salah satu penyebab paling umum cedera di tempat kerja. Hal ini dapat terjadi di mana saja baik di area produksi atau di kantor. Kebanyakan pekerja kantor mengalami cedera karena terjatuh, kebakaran maupun tersengat listrik. Cedera-cedera ini diakibatkan oleh peralatan atau perabotan kantor. Sebagian lagi menderita cedera akibat melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dalam waktu yang lama contohnya melakukan pengetikan untuk waktu yang lama menggunakan pesonal computer atau laptop. read more

TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PENGELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT ATAUPUN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner. read more

TRAINING AWARENESS ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM BAGI PENGELOLA/MANAJEMEN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN KLINIK KESEHATAN

Januari 2, 2019 admin 0

PENDAHULUAN

ISO 9001 adalah standar internasional mengenai persyaratan suatu Sistem Manajemen Mutu yang sudah diakui lebih dari 180 negara di dunia. Saat ini ISO 9001 2015 sudah dapat di lakukan sehingga untuk perusahaan yang sudah menerapkan versi 2008 perlu melakukan pemahaman terhadap versi 2015 guna mempersiapkan upgrading ke versi 2015. Seperti kita ketahui bahwa pada bulan September 2015 yang baru lalu, telah terbit versi terbaru ISO 9001, yang kita kenal dengan ISO 9001:2015. Terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar yaitu diperkenalkannya “risk based thinking” pada versi terbaru ini. Seperti kita ketahui, ISO 9001 berevolusi dari tahun 1988 hingga 2015 ini, dari document based, process based hingga versi terbaru risk based thinking. read more

PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DIRI PENGURUS DAN ANGGOTA DARMA WANITA DALAM KETUGASANNYA DI DALAM ORGANISASI DAN KELOMPOK MASYARAKAT

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama “Dharma Wanita” adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hari lahir Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu “Membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur”. Anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS, istri pegawai BUMN atau BUMD, istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri POLRI, dan pensiunan PNS wanita. read more

BIMBINGAN TEKNIS & KONSULATASI STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PERDA INISIATIF DPRD TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Pembangunan  hukum di daerah diarahkan  pada  makin  terwujudnya sistem  hukum  yang  mantap dan dinamis, dalam rangka  mewujudkan negara  hukum,  serta  penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Untuk tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah perlu disusun prosedur yang terarah, terencana, terkoordinasi dan terpadu dalam Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan dan Pengambilan Keputusan Atas Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hirarki sistem perundang undangan yang berlaku di Indonesia, Peraturan Daerah (perda) merupakan salah satunya bagian diantaranya, kedudukannya dibawah UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Presiden. Perda merupakan satu wujud desentralisasi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. read more

BIMBINGAN TEKNIS & STUDI BANDING STRATEGI MENDORONG LAHIRNYA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008, TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017 PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Desember 13, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Urgensi dari keberadaan Undang-undang no. 14 tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik beserta kebijakan yang menjadi turunannya di era distrupsion seperti saat ini sudah menjadi kebutuhan diberbagai bidang terutama bagi masyarakat dalam rangka memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif  mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik. Sedangkan bagi Badan Publik, adalah UU ini yang memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon). read more

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS DIRI PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PKK

Desember 12, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam siklus pengembangan masyarakat, proses peningkatan kapasitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga kesadaran terhadap pembangunan akan menjadi budaya dan bagian dari masing-masing individu dalam masyarakat. Pemahaman mengenai pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses juga harus diikuti dengan usaha peningkatan kapasitas yang terus menerus. Keluaran dari proses pengembangan masyarakat bukanlah suatu kondisi yang berhenti pada sebuah titik tertentu saat tujuan pengembangan itu dinyatakan tercapai, namun keluarannya harus berupa siklus yang terus menerus dan berkelanjutan, karena kondisi dan dinamika masyarakat terus. read more

PELATIHAN MANAJEMEN PERENCANAAN, PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN MAJALAH / BULLETIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH

Desember 12, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Dengan semakin berkembangnya zaman, peran media massa semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Kini, orang semakin mudah dikenal hanya dengan menampilkan dirinya di media massa. Berbagai macam media tersebut sudah tersedia, baik gratis maupun berbayar, di sekitar kita. Dengan memanfaatkannya secara optimal, suatu organisasi bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan menerbitkan media massa seperti buletin, majalah, dan memanfaatkan web atau blog sebagai sarana publikasi organisasi, hubungan antara organisasi tersebut dan masyarakat akan lebih erat terjalin. Begitu juga dengan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau sering kita singkat menjadi PEMDA. Di dalam organisasi tersebut sebagian besar unsur dari pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan dari masyarakat, mulai dari pelayanan administrasi, keuangan dan perpajakan diperlukan penyebaran informasi yang masif namun pemberitaanya diharapkan bisa seimbang dan validitas akurasi nya sangat tinggi. read more

Pelatihan Intelegen Dasar

Juli 9, 2018 admin 0

Pelatihan Intelegen Dasar Bagi Satpam, Satpol PP dan Polsus

PENDAHULUAN

Trend perubahan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan  dengan segala bentuk methamorposisnya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan global. Beberapa phenomena mengindikasikan suatu  kompleksitas tertentu yang memiliki ciri ciri : sulit diidentifikasi, adanya kerjasama/persekongkolan, terjadi mendadak, bersifat kontijensi dan lain sebagainya. Di dalam dunia bisnis hal tersebut sangat berpengaruh dalam tingkat persaingan /daya saing, reputasi/ nama baik maupun keberlangsungan produksi (keberlangsungan usaha), peningkatan laba, penguasaan pasar dan lain sebagainya. Peranan dalam pengambilan keputusan di level-IeveI manajemen Direksi, komisaris, BOD, Directur, Manajer, kepala bagian, komandan, maupun diIeveI para penyelia sangat membutuhkan dukungan informasi yang sangat strategis dari sumber internal maupun eksternal, dalam rangka prencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian suatu aktivitas. read more

Training Persyaratan dan Pemahaman PROPER

Juli 9, 2018 admin 0

PENDAHULUAN

Proper telah menjadi contoh instrumen insentif dan disinsentif reputasi atau citra perusahaan untuk meningkatkan penaatan perusahaan di berbagai negara, antara lain : Filipina, Kolombia, dan Meksiko. Pada tahun 1996, Proper telah mendapatkan penghargaan Zero Emmission Award dari United Nation University Tokyo sebagai program inovatif dalam pengelolaan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup RepubIik Indonesia telah melaksanakan program lingkungan yang diberi nama PROPER atau Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. PROPER didesain untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui instrumen insentif dan disinsentif. Untuk mendorong terwujudnya program tersebut, pemerintah telah menyiapkan insentif dalam bentuk informasi kepada publik bagaimana reputasi atau citra baik bagi perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik. Perusahaan tersebut akan diberikan label Biru, Hijau atau Emas. read more

Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Februari 27, 2018 admin 0

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Manajemen Pelayanan Kelembagaan Pemerintah Desa, Guna Mendukung Berkembangnya Potensi-Potensi Ekonomi Di Pedesaan

Sebagai salah satu upaya yang serius dalam suatu kegiatan dalam membangun tingkat ekonomi di wilayah pedesaan, sudah saatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang selama ini hanya terlihat dan terdengar sebagai “jargon politik” para politisi harus segera di realisasikan. Salah satunya adalah melalui pengembangan investasi masuk desa.  Agar masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton di desanya sendiri, maka di perlukan alih teknologi dan manajemen dijadikan sebagai tujuan utama yang tentu saja harus dikelola secara profesional namun tidak lepas dari unsur nilai, norma-norma kehidupan masyarakat di desa yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. read more

sistem-infomasi

PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Desember 29, 2017 admin 0

PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAN DINAS KESEHATAN

PENDAHULUAN

Rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi (Renstra SI-TI ), merupakan suatu proses kegiatan perencanaan pengembangan SIM-RS/ Sistem Informasi di institusi Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan) untuk periode 3- 5 tahunan, yang berisi penjabaran dari Visi, Misi dan Program untuk penguatan dan perencanaan SI-TI/ Roadmap Sistem Informasi Kesehatan. read more

how-to-visit-bukit-jambul-bali-in-karangasem

PELATIHAN PEMBENTUKAN & PENGUATAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

November 13, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ini, harus berbadan hukum.

Sesuai amanat UU Desa No 6/2014 setiap desa perlu membentuk BUMDES, sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selanjutnya Kementrian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal telah menerbitkan Peraturan Menteri No4/2015 tentang BUMDES. Menyambut hal tersebut Pemerintah-Pemerintah Daerah seharusnya juga sudah menerbitkan Perda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun demikian dari sekian banyak desa, belum banyak yang sudah mendirikan BUMDES. Bagi desa yang sudah mendirikan BUMDES pun banyak yang kondisinya kurang baik. read more

Ilustrasi-puskesmas

PELATIHAN STRATEGI PERSIAPAN PUSKESMAS GUNA MENENTUKAN KEBIJAKAN & MENINGKATKAN PENDAPATAN BISNIS DALAM MENYONGSONG ERA BLUD

November 13, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki agenda untuk menjadikan Puskesmas untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tujuan utama menjadikan Puskesmas sebagai BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Faktor pendorong lain, adalah adanya kebijakan dari BPJS untuk mentransfer dana kapitasi langsung ke rekening Puskesmas. Puskesmas yang menjadi BLUD memiliki beberapa fleksibilitas, antara lain Puskesmas dapat menggunakan dana PNPB, termasuk dana kapitasi BPJS, langsung tanpa harus disetorkan dahulu ke KASDA, dan mempertanggungjawabkan secara periodik untuk diketahui oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Puskesmas dapat menyusun anggaran secara fleksible, karena anggaran BLUD yang dikonsolidasi ke Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD cukup belanja pegawai dan belanja barang jasa saja. Mekanisme ini tentu sangat membantu Puskesmas dalam menyediakan obat-obatan, membayar biaya operasional dan pengeluaran lainnya sesuai dengan anggaran. Tanpa fleksibilitas tersebut sepertinya sulit Puskesmas dapat memberikan layanan prima di era BPJS, karena pasien tidak membayar langsung tetapi menggunakan sistem kapitasi. read more

finance

PELATIHAN STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI WUJUD UNTUK MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) DARI BPK

November 10, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Data pada bulan September 2014, menunjukkan bahwa dari 524 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota baru terdapat 152 LKPD atau 29% saja yang meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Dengan demikian mayoritas LKPD yaitu 71% masih belum dapat meraih opini WTP. Upaya meraih opini WTP inilah yang saat ini gencar dilakukan oleh banyak kepala daerah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. read more

bumdess

Pelatihan Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Juli 11, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. read more

bumdess

Pelatihan Pengembangan Ekowisata

Juli 11, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Penguatan konsep ekowisata berbasis masyarakat di D.I Yogyakarta sebetulnya telah dimulai jauh-jauh hari baik dari pemerintah maupun swasta. Mulai dari pembentukan dan pengembangan kelompok, organisasi ekowisata serta peningkatan kemandirian kelompok juga penyiapan model bisnisnya sehingga dalam beberapa tahun terakhir ekowisata tersebut tumbuh dan berkembang dengan omset mencapai milyaran rupiah.
Melihat dari kesuksesan tersebut, sangat penting kiranya kita dapat mengetahui dan belajar serta mengadopsi model-model pengembangan dengan mengambil best practice ekowisata berbasis masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakrta. read more

bumdess

PELATIHAN MANAJEMEN SDM PENGELOLA BUMDES

Juli 11, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Program pengembangan SDM pengelola BUMDes yang baik harus dilakukan dengan menetapkan suatu program pengembangan SDM yang disusun secara cermat, dan didasarkan kepada metode-metode ilmiah serta berpedoman pada keterampilan yang dibutuhkan organisasi atau badan usaha saat ini maupun untuk masa depan.
Karena itu, melalui produk pelatihan program pengembangan SDM bagi pengelola BUMDes ini kami tidak hanya akan mengantarkan peserta pada peningkatan pengetahuan (knowledge), akantetapi juga akan meningkatkan keterampilan (skill), kemampuan (ability), serta sikap / tingkah laku (attitude) sehingga dapat memperbaiki performansi peserta dalam menjalankan operasionalisasi BUMDes read more

bumdess

Pelatihan Teknik Menyusun Rencana Bisnis BUMDes

Juli 10, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Rencana bisnis bagi BUMDes diibaratkan sebagai rambu-rambu dalam menjalankan usaha. Karena itu, para pengelola BUMDes harus mematuhi rambu atau kaidah-kaidah bisnis yang bertujuan mengantisipasi risiko yang muncul dikemudian hari.
Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang aspek-aspek penting dalam perencanaan bisnis sekaligus memapukan peserta untuk dapat membuat rencana bisnis yang aplikatif.

TUJUAN

  1. Memberi bekal pengetahuan kepada pengelola BUMDes tentang pentingnya rencana bisnis BUMDes
  2. Memberi bekal pengetahuan kepada pengelola BUMDes tentang aspek-aspek penting dalam rencana bisnis
  3. BUMDes memiliki draft rencana bisnis yang aplikatif

MATERI

  1. Pentingnya Rencana Bisnis bagi BUMDes
  2. Menyusun Gambaran Usaha dan Model Bisnis BUMDes
  3. Menyusun Aspek Pasar dan Pemasaran BUMDes
  4. Menyusn Aspek Produk dan Produksi BUMDes
  5. Menyusun Aspek Organisasi dan SDM BUMDes
  6. Menyusun Aspek Keuangan BUMDes
  7. Menyusun Analisis Risiko BUMDes
  8. Menyusun Kesimpulan Rencana Bisnis

PESERTA

  1. Pengawas, Pengurus, dan Pengelola BUMDes
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani isu Desa
  3. Perangkat Desa / Kelompok / individu masyarakat yang berada di wilayah Desa
  4. Akademisi, Peneliti, Konsultan
  5. Masyarakat umum

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant  yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi read more

bumdess

PELATIHAN ANALISA POTENSI EKONOMI DESA

Juli 10, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Saat ini Desa melalui Pemerintah Desa berbondong-bondong melakukan perencanaan program penguatan ekonomi desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pendirian BUMDesa tersebut berpedoman pada peratuan perundang-undangan yang tidak terpisahkan dari keaslian otonomi desa. BUMDesa dibentuk didasarkan atas kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyararakat.
Olehkarena itu, pelatihan ini focus kepada analisa potensi desa dari aspek ekonomi sehingga program pengembangan ekonomi desa melalui BUMDesa dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa. read more

bumdess

BUMDes – PELATIHAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA

Juli 10, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Desa memiliki banyak potensi untuk mencapai harapan di atas apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Pemanfaatan terhadap banyak potensi tersebut yang dimiliki oleh desa ini tentu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa yang tujuannya mensejahterakan kehidupan.
Potensi yang ada saat ini yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa adalah pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adanya BUMDes akan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi desa yang dapat mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa.
Adapun berbagai macam jenis BUMDes dapat dikerjakan oleh masyarakat desa yaitu: serving (bisnis sosial) seperti usaha air minum; banking (layanan bisnis uang) seperti lembaga perkreditan desa; renting (penyewaan) seperti penyewaan traktor; brokering (lembaga perantara) seperti jasa pembayaran listrik, PAM; trading (berdagang) seperti pabrik es; holding (usaha bersama) seperti desa wisata dan masih banyak lainnya. read more

bumdess

PELATIHAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDES

Juli 10, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Intervensi pemerintah terlalu besar sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.
Maka dari itu, adanya lembaga ekonomi di pedesaan seperti BUMDes yang sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) no.71 Tahun 2005 tentang desa merupakan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi desa yang dapat mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa.Pelatihan ini akan mengantarkan peserta untuk memahami sekaligus memampukan tentang bagaimana cara pendirian BUMDes dan pengelolaanya. read more

the-art-of-the-pen-i-love-to-write-day-573x382

Pelatihan Teknik Penyusunan Silabus Dan RPP

Mei 31, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Pelaksanaan suatu pendidikan dan pelatihan atau lebih popular dengan istilah diklat merupakan upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi karyawan. Sedangkan peningkatan dari kompetensi karyawan tersebut akan sangat berpengaruh kepada kinerja departemen/bagian/divisi dan pada akhirnya berdampak pada kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penyelenggaraan suatu diklat dikelola sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan terintegrasi pada visi, misi dan tujuan perusahaan. Harapannya adalah tercapainya peningkatan kompetensi peserta diklat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggara diklat seharusnya melakukan dan melaksanakan tahapan-tahapan diklat sebagai berikut yaitu tahap Pertama, Analisis Kebutuhan Diklat, tahap kedua, Perencanaan dan Pengorgnisasian Diklat, tahap ketiga, Pelaksanaan Diklat, dan tahap keempat atau terakhir adalah tahap Kaji Ulang diklat. read more

kontrak kerja

Pelatihan TEKNIK PENYUSUNAN PKWT, PP & PKB

Mei 31, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Perselisihan pemilik kerja (pengusaha) dengan pekerja hingga saat ini masih sering terjadi dan mewarni berbagai macam media massa, baik itu terjadi di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mulai dari kekerasan, pencurian, mogok kerja dan PHK secara sepihak. Seharusnya hal-hal tersebut bisa di antisipasi sejak awal, jika kedua belah pihak menyadari bahwa  perselisihan akan membawa effek negative bagi kedua belah pihak.

Mengedepankan cara-cara persuasive dalam penyelesaian setiap permasalahan yang timbul sangat perlu dilakukan, hingga akhirnya mencapai kata-kata mufakat yang menjadi tujuan tercapai. Begitu juga pemerintah sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antara pengusaha dan pekerja secara jelas di dalam perundang-undangan dilarang berpihak terhadap salah satu pihak. read more

press_conference-cazas

Pelatihan Manajemen Press Conference – PEMDAR

Mei 31, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Di dalam kesehariannya sebagai seorang Corporate Secretary (CS) ataupun Public Relation Officer (PRO), berhubungan dengan wartawan adalah sebuah hal yang harus dihadapi dan dilakukan. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai penyambung lidah antara instansi atau perusahaan, maka seorang CS atau PRO harus menyampaikan beberapa hal kepada khalayak ramai melalui media massa. Terdapat banyak hal yang harus disiapkan oleh seorang CS dan PRO, mulai dari penyiapan teks press release, pemilihan lokasi press conference, layout lokasi, penganggaran, gaya bicara, souvenir, manajemen krisis, sampai menghadapi wartawan “gadungan”. Hal-hal seperti ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang CS dan PRO agar press conference lancar dan pesan tersampaikan. read more

JURNALISTIK.-HITAM-PUTIH-ATAU-ABU-ABU

Pelatihan Jurnalistik di Lingkungan Pemerintah Daerah

Mei 30, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Globalisasi di semua sektor kehidupan telah memacu peradaban manusia memasuki dunia informasi yang nyaris tanpa batas. Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, kebutuhan akan informasi saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, tidak terkecuali di bidang-bidang terkait pelayanan masyarakat.  Informasi tentang aktivitas pembangunan daerah (propinsi/kabupaten/kota) yang disebarluaskan secara efektif melalui berbagai media, akan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah secara umum yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Tidak hanya itu, media massa sebetulnya bisa menjadi media interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang ingin memberikan hak jawab terkait pertanyaan-pertanyaan atau bahkan complain terkait pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) SKPD/Instansi yang dipimpin. Tapi sayangnya peluang ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh para praktisi, petugas teknis, di SKPD dan Instansi/Badan yang berada di lingkungan Pemerintah daerah (PEMDA) Propinsi/Kabupaten/Kota. read more

Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelatihan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

April 6, 2017 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam mengelola keuangan daerah, sistem pengelolaan keuangan diatur dalam peraturan dalam SE Mendagri No 900/316/BAKD Tahun 2007 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem dan prosedur penerimaan, sistem dan prosedur pengeluaran, dan yang terakhir sistem dan prosedur akuntansi. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah harus memiliki pemahaman menyeluruh dari pelaksana manajemen daerah dan adanya penyempurnaan dari instansi/ pemerintah yang terkait sehingga terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas serta mampu dipertanggungjawabkan. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan sangat bermanfaat bagi para pengelola keuangan daerah, bendahara instansi pemerintah daerah, akuntan, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah. read more

DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PPK DAN BENDAHARAWAN SKPD Sesuai Dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011

November 18, 2016 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 ini terdapat 22 nomor perubahan. Permendagri ini pun telah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya tentang PPK dan PPTK dan juga sudah mengakomodir Surat Edaran Bersama antara Mendagri dan LKPP tentang PPK dan PPTK, dimana hal ini belum diatur dalam Permendagri sebelumnya. read more