INDO ASIA - Page 20 of 21 - Training & Developing Center

Pelatihan Etika Komunikasi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Daerah

Januari 2, 2016 admin 0

PENDAHULUAN

Secara umum Etika komunikasi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan demi tercpainya tujuan di berbagai progam kerjanya di dalam melayani masyarakat. Tujuan dari pelayanan public adalah memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat atau para warga. Agar tejadi pelayanan yang berkualitas maka harus memahami bagaimana cara beretika dalam komunikasi yang baik antar personal maupun kepada masyarakat. Ditambah lagi berkembangnya teknologi komunikasi juga dilakukan dalam media elektronik sehinga harus diperhatikan dan adanya pemahaman melalui media elektronik. Terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu diantaranya Reliability dimana memberikan pelayanan yang tepat dan benar, Responsiveness keinginan melayani konsumen dengan cepat dan Assurance tingkat perhatian dan moral dalam memberikan pelayanan. Training ini akan membahas teknik dan etika dalam berkomunikasi baik di dalam internal organisasi maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan pejabat read more

BIMTEK PENYUSUNAN KUA, PPAS, DAN RKA-SKPD

Januari 2, 2016 admin 0

PENDAHULUAN

Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun .Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target. read more

STANDAR PELAYANAN PENGGAJIAN/TUNJANGAN BAGI PNS

Januari 2, 2016 admin 0

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Tahun 2011. Dalam rangka pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS menjadi tepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi, diperlukan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai panduan bagi pelakasana pelayanan dalam meneliti dan menguji serta memberikan informasi kepada pengguna pelayanan. read more

SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN DAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Januari 2, 2016 admin 0

PENDAHULUAN

Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi starting point untuk meningkatkan sistem manajemen di rumah sakit pemerintah dalam pengelolaan yang lebih berjiwa entrepreneurship dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat. Persyaratan substantif, teknis maupun administratif yang dicantumkan dalam PP No. 23/2005 maupun Permendagri 61/2007 bukan sekedar dokumen-dokumen kelengkapan yang harus disediakan oleh manajemen RS. read more

PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA PENATAUSAHAAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA DAN SEKRETARIS DESA

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa. read more

BIMTEK PENGELOLAAN DAN PEMERIKSAAN ASET TETAP

Desember 31, 2015 admin 0

PEDAHULUAN

Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 201). read more

BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA – RENJA PEMERINTAH DAERAH

Desember 31, 2015 admin 0

PEDAHULUAN

BIMTEK PENILAIAN BARANG/ASET MILIK DAERAH

Desember 31, 2015 admin 2

PENDAHULUAN

Tujuan dilakukannya Penilaian Aset Daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Aset Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan manfaat dilakukannya penilaian aset daerah bagi Pemerintah Daerah diantaranya adalah Pertama, Dapat diperoleh informasi secara akurat yang berkaitan dengan aspek teknis aset, seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, kondisi dan kelengkapan data lainnya. read more

Bimtek Mekanisme Pemutasian dalam Sistem Kepegawaian (PNS)

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. read more

BIMTEK SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan. read more

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERDASARKAN PERPRES NO.29 TAHUN 2014 DAN PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi LAKIP berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014, sementara peraturan pelaksanaan Perpres ini harus ditetapkan paling lama satu tahun setelah Perpres ini diundangkan.

Perpres Nomor 29 tahun 2014 menyatakan, laporan kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja intern (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan, selanjutnya disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi. read more

BIMTEK MANAGEMENT OF TRAINING (MOT) BAGI APARATUR PEMDA

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Tujuan suatu pelatihan dilaksanakan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Untuk itulah dibutuhkan sebuah seuah system pengelolaan pelaksanaan pelatihan/training atau lebih dikenal dengan istilah MOT. Manajemen training adalah pengaturan meliputi perencanaan model sebuah training, menyusun seperangkat instrumen serta metode yang akan diterapkan/ digunakan dalam mengelola sebuah training agar berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. read more

BIMTEK MEKANISME PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG/JASA OLEH BENDAHARA SKPD

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003. read more

BIMTEK ANALISIS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Bimbingan Teknis Bagi PNS untuk memahami Proses, Tehnik Dan Metode Pengumpulan Data Jabatan, Mengolahnya Menjadi Informasi Jabatan Dan Menyajikannya Serta Memanfaatkan Untuk Program-Program Kelembagaan, Kepegawaian, serta Ketatalaksanaan sesuai dengan uraian tugasnya.

MATERI BAHASAN

Gambaran Umum Analisis Jabatan PNS : Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup
Prosedur dan Proses/Tahap Pelaksanaan Analisis Jabatan PNS
- Tahap Persiapan Tahap Pengumpulan Data
- Tahap Pengolahan Data
- Tahap Verifikasi Data dan
- Tahap Pembetulan

3. Fungsi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Jabatan PNS

4. Fungsi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Jabatan PNS

PESERTA

Kepala/Staff Badan Kepegawaian Daerah
Kepala/Staff Bagian Umum
Kepala Bagian / Staff lain yang terkait.

PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN

Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi read more

BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA PNS

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Bimbingan teknis ini bertujuan memaparkan hal hal yang yang diperlukan dalam melakukan analis beban kerja seperti : read more

BIMTEK EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Desember 31, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stategic yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. read more

BIMBINGAN TEKNIS DAN STUDI (BUMDes)

Desember 30, 2015 admin 0

PENDAHULUAN

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Guna meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengalaman para pengelola BUMDes, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memberikan bantuan baik secara teknis maupun non teknis agar para pengelola badan usaha yang dimiliki desa mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pembuatan Key Performance Indicator (KPI)

Mei 8, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pembuatan Key Performance Indicator (KPI)

PENDAHULUAN

KEY PERFORMANCE INDICATORS atau sering disingkat menjadi KPI atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam bahasa Indonesia, merupakan Indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah kita tetapkan. KPI atau IKU juga bisa diartikan sebagai metrik finansial ataupun non-finansial digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. KPI digunakan dalam intelijen bisnis untuk menilai keadaan kini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan, dan kepuasan. KPI pada dasarnya adalah bagian dari Performance Indicators atau indikator kinerja organisasi. read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Mei 2, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT)

Sebagaimana kita ketahui bersama Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperi zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari’ah. (Heri Sudarsono,2004:96) read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian Koperasi

Mei 2, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian Koperasi

Kata Koperasi berasal dari Bahasa Inggris cooperative yang berarti kerjasama. Jadi pengertian koperasi secara sederhana adalah organisasi atau perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela dan mempunyai tujuan sama dalam memenuhi kebutuan serta salang bekerjasama. Koperasi seharusnya mempunyai Badan Hukum, tetapi jika tidak mempunyai badan hukum akan disebut sebagai Pra-koperasi.

Secara umum terdapat 4 jenis Koperasi menurut usahanya dapat di bedakan menjadi : read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan untuk Akuisisi BPR

Mei 2, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan untuk Akuisisi BPR

Dengan tahap-tahapannya meliputi :

Fasilitasi Pelaksanaan Due Diligence.
Fasilitasi Penyipan RUPS – LB Setuju Jual Saham
Fasilitasi Penyiapan Rancangan Akuisisi
Fasilitasi Penyiapan Pengumuman Akuisisi
Fasilitasi Penyiapan Konsep Akta Jual Beli Saham dan Konsep Akta Akuisisi
Fasilitasi Penyiapan RUPS – LB setuju rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi
Membantu pihak pengakuisisi dalam penyediaan data dan dokumen yang diperlukan menyangkut data pribadi dan dokumentasi para calon pihak yang akan mengakuisisi maupun penggantian pengurus
Memberikan training kepada calon pengurus BPR yang akan diikutsertakan pada Fit and Proper test yang diadakan oleh OJK
Membantu pengajuan izin akuisisi kepada OJK
Pemantauan proses penilaian oleh Bank Indonesia
Membantu Menyusun Rencana Kerja baru dan Proyeksi Keuangan Bank.

Waktu pelaksanaan intensive maksimal 4 minggu

Biaya Jasa Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Biaya konsultasi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dalam kota Yogyakarta dan Biaya konsultasi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk luar kota Yogyakarta.

Catatan :

Biaya ketiga paket tersebut, tidak berlaku untuk semua tema consultasi yang sudah ada di website. Tergantung dari masing-masing tema dan permasalahan yang dialami. Biaya diatas berlaku untuk perusahaan yang tergolong UMK-M, sesuai dengan UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah , ketentuan sebagai berikut : read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan BPRS

Mei 2, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan BPRS

Sistem lembaga keuangan syari’ah mempunyai cirri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional yaitu tidak menggunakan prinsip bunga. System keuangan islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu nenjadi alternative terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam system keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga peranata keuangan, namun juga sebagai industry penyedia jasa dan instrument kebijakan moneter yang utama. read more

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan BPR/BPRS

Mei 2, 2015 admin 0

Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian dan Pengelolaan BPR/BPRS

Tidak diragukan lagi saat ini bahwa peran dan fungsi perbankan dalam perekonomian adalah sangat vital khususnya dalam lalu lintas perputaran uang. Diantara begitu banyak perbankan, kehadiran bank perkreditan rakyat (BPR) yang menyediakan produk keuangan yang serupa dengan bank konvensional lain ternyata memiliki penetrasi yang lebih baik dibandingkan dengan perbankan lain khususnya untuk usaha mikro dan kecil. Seiring dengan persaingan dunia perbankan yang kian ketat, BPR sepertinya tidak akan luntur serta masih menjadi salah satu perbankan yang diminati masyarakat. read more

Jasa Penyusunan Peraturan Perusahaan

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Peraturan Perusahaan

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan jasa dan/atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Penyusunan peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. read more

Jasa Penyusunan Sistem Reward and Punishman

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Sistem Reward and Punishman

Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Kedua metode ini sudah cukup lama dikenal dalam dunia kerja. Tidak hanya dalam dunia kerja, dalam dunia penidikan pun kedua ini kerap kali digunakan. Namun selalu terjadi perbedaan pandangan, mana yang lebih diprioritaskan antara reward dengan punishment?

Reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Dalam konsep manajemen, reward merupakan salah satu alat untuk peningkatan motivasi para karyawan/pegawai. Metode ini bisa meng-asosiasi-kan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan yang baik secara berulang-ulang. Selain motivasi, reward juga bertujuan agar seseorang menjadi giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan prestasi yang telah dapat dicapainya. read more

Jasa Penyusunan Analisa Beban Kerja (Work Load Analysis)

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Analisa Beban Kerja (Work Load Analysis)

Menurut Komaruddin (1996:235), analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.dalam melaksanakan analis beban kerja diperlukan hal-hal sebagai berikut: read more

Jasa Penyusunan Analisa Jabatan (Job Analysis)

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Analisa Jabatan (Job Analysis)

Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Atau definisi analisis jabatan yaitu merupakan kegiatan untuk mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berkaitan dengan jabatan secara sistematis dan teratur.

Sedangkan Teknis Analisis Jabatan merupakan suatu proses dimana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal.Adapun beberapa tujuan analisis jabatan yaitu untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam menghadapi perkembangan ekonomi, untuk menciptakan kenyamanan saat bekerja dan supaya terkendali dalam pekerjaan pada suatu perusahaan atau organisasi, yang didalamnya termasuk untuk menentukan: read more

Jasa Penyusunan Job Spesialisation

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Job Spesialisation

Menurut Werther dan davis, 1996 (dalam Justin, 2006) memberikan job specification ialah spesifikasi jabatan menguraikan permintaan-permintaan dari suatu jabatan kepada pegawai yang mengerjakan jabatan tersebut dan keterampilan-keterampilannya. Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup pengalaman, latihan, pendidikan, kemampuan fisik serta kemampuan mental.

Job specification (spesifikasi pekerjaan), suatu pernyataan tertulis mengenai kualifikasi dan karakteristik yang dibutuhkan untuk pekerjaan menurut pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. read more

Jasa Penyusunan Job Spesialisation

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Job Spesialisation

Jasa Penyusunan Uraian Jabatan (Job Description)

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan Uraian Jabatan (Job Description)

Sebagai mana kita ketahui bersama Istilah job description sering diberikan terjemahannya dengan “uraian pekerjaan” tetapi sering pula dengan “uraian jabatan”. Berdasarkan wikipedia; job description adalah sebuah daftar yang dipedomani oleh seseorang untuk melaksanakan tugas atau fungsi, dan tanggung jawab pada suatu jabatan atau posisi. Sering sekali kita jumpai bahwa dalam job description juga dilengkapi dengan hierarki organisasi untuk jabatan yang bersangkutan, spesifikasi jabatan misalnya pengalaman kerja, tingkat pendidikan minimal. read more

Jasa Penyusunan SOP Sales

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan SOP Sales

Seperti halnya SOP dibidang marketing dan dibidang yang lain, SOP pada departemen Sales dibuat tidak saja bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal, karena SOP dibidang sales selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi terkait keberadannya di tengah-tengah masyarakat (public) yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja perusaahaan atau organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan juga terkait dengan akuntabilitas kinerja. read more

Jasa Penyusunan SOP Marketing

April 25, 2015 admin 0

Jasa Penyusunan SOP Marketing

Secara umum Standar Operasional Prosedur (SOP) didifinisikan sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja bagian dari suatu perusahaan atau instasi pemerintah yang dibuat berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya suatu SOP adalah guna menciptakan komitmen bersama diantara top management, middle management dan low management mengenai apa dan bagaimana suatu pekerjaan seharusnya dikerjakan oleh staf di sebuah satuan unit kerja suatu perusaahan dan atau suatu instansi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau sering diistilahkan sebagai good governance. read more

Jasa Recruitment Team Sales

April 25, 2015 admin 0

Jasa Recruitment Team Sales

Untuk memastikan bertumbuhnya perusahaan, aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah adanya transaksi penjualan. Masuk akal bila mengingat darimana datangnya perputaran uang kalau tidak ada transaksi? Apa yang akan kita gunakan untuk menjalankan aktifitas perusahaan? Itulah mengapa pentingnya membangun tim sales yang masih diperlukan sampai saat ini. Karena dengan merekalah pelanggan kita berkomunikasi dan berjabat tangan, di tangan mereka terjadinya transaksi penjualan, dan di pundak mereka citra perusahaan dibebankan. Untuk itulah diperlukan proses recruitment yang baik, yang bisa mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan di dalam tim sales. Sebagaimana kita ketahui suatu rekruitmen merupakan suatu kegiatan dalam MSDM yang memerlukan biaya tinggi, antara lain untuk analisa kebutuhan tenaga kerja, advertising kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, yang meliputi seleksi portofolio, test tertulis, test lisan atau wawancara, tes kesehatan dan proses-proses yang lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan dari anggota/staf dibidang sales. read more