Aktivitas Audit ISO 9001 : 2008 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memonitor berjalannya manajemen mutu apakah sesuai dengan proses dan prosedur yang dipersyaratkan dalam ISO 9001;2008. Hasil audit akan digunakan sebagai salah satu masukan dalam Management Review. Training ini akan membahas tentang bagaimana melaksanakan internal audit ISO 9001 :2008. Berbagai hal akan dibahas antara lain; Kapan Internal Audit harus dilaksanakan, bagaimana caranya dan siapa yang harus melakukan Internal Audit, serta apa yang harus dilakukan dengan hasil Internal Audit?. Training ini membekali para auditor menjadi auditor yang handal.read more
Bagi Dunia usaha yang sudah mulai menerapkan Sistem Manajemen ISO-9001:2000, Sistem Manajemen Lingkungan ISO-14001:2004, Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja (SMK3) / OHSAS-18001 dan melaksanakan Integrasi system tersebut merasakan lebih efisien serta pelaksanaan operasional menjadi lebih efektif. Salah satu yang efektif dalam pelaksanaan Integrasi system tersebut adalah melaksanakan Audit yang sudah terintegrasi. Sehingga para Staf/Tim yang bertugas melaksanakan proses Integrasi di Perusahaan perlu diberikan bekal memahami Audit Integrasi.read more
Audit energi adalah proses evaluasi pemanfaat energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada suatu perusahaan. Sedangkan arti kata Audit sendiri dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Tahapan audit energi dibagi menjadi 3 tahap yaitu :read more
Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta antar daerah, melalui penyusunan,pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 pada tanggal 8 April 2014 dan kemudian diundangkan pada tanggal 11 April 2014.read more
Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. read more
TUJUANPeserta pada kegiatan ini diharapkan mendapatkan :1. Kemampuan teknis dalam menyerap aspirasi anggota dan membuat program kerja yang aplikatif.2. Kemampuan teknis guna meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah daerah.3. Kemampuan memberikan inspirasi perubahan dan memotivasi koperasi – koperasi di daerah masing – masing menuju mengelola koperasi yang professional.MATERI 1. Tinjauan kritis keberadaan dan fungsi Koperasi Pegawai Republi Indonesia2. Konsep dan Aplikasi Manajemen Modern dalam mengelola Koperasi3. Metode Ringkas Penyusunan Program Kerja yang aplikatif4. Teknis Pembuatan model laporan tahunan koperasi5. Membangun aliansi strategis dengan pihak swasta6. Studi KasusPESERTA1. Direktur Koperasi2. Manajer Koperasi3. Dewan Pembina KoperasiPEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAANTim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Opsi Waktu :
23-25 November 2018
24-26 Desember 2018
17-19 Januari 2019
18-20 Februari 2019
21-23 Maret 2019
25-27 April 2019
6-8 Mei 2019
24-26 Juni 2019
18-20 Juli 2019
19-21 Agustus 2019
12-14 September 2019
21-23 Oktober 2019
28-30 November 2019
16-18 Desember 2019
Opsi Tempat :
Hotel Mutiara Yogyakarta
Hotel Pesonna Malioboro Yogyakarta
Hotel Jentra Dagen Malioboro Yogyakarta
Hotel LPP Garden Yogyakarta
Hotel LPP Convention
BIAYA KEGIATAN
Private Training
Rp. 8.500.000,- /peserta * Non Residential
Biaya tidak termasuk biaya penginapan peserta
Fasilitas : Lunch & Coffe Break,Dokumentasi, Hardcopy /Softcopy materi dan Training Kit.
1. Memberikan peserta pengetahuan tentang alur pendanaan KUR 2. Memberikan peserta pengetahuan tentang dasar-dasar hukum penyaluran KUR 3. Memberikan peserta gambaran yang jelas tentang model-model UMKM-K
MATERI
1. Perkembangan UKM-K di Indonesia 2. Dasar Hukum & Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan KUR 3. Penentuan skim dalam penyaluran KUR dan Problem Solving Permasalahan KUR 4. Manajemen pengawasan dalam penyaluran KUR 5. Manajemen Resiko International Best Practices (Basel 2) 6. Studi Kasusread more
1. Blue Print Sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 2. Tinjauan kritis sistem restrukturisasi UKM dan UMKM-K pasca bencana. 3. Infrastuktur dan manajemen kelembagaan bencana di daerah 4. Studi kasus 5. Kunjungan lapangan
PESERTA
1. Dinas Perekonomian dan Perindustrian 2. Dinas Koperasi UKM dan UKM-K 3. Bank Pembangunan Daerah 4. Bank Perkreditan Rakyat
PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultan yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasi.read more
1. Menjadi media sharing antar pemerintah daerah tentang bentuk pelayanan publik yang sudah diterapkan 2. Memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme pengelolaan pajak dan retribusi di pemerintahan daerah 3. Memberikan pemahamaan tentang esensi PP No. 69 Tahun 2010 MATERI
1. Realita Pelayan Publik Daerah 2. Menuju Pelayanan Publik yang Prima 3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah 4. Esesnsi PP. No. 69 Tahun 2010 5. Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah PESERTA 1. Kepala/Staf Kantor Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Propinsi/Kab/Kota 2. Kepala/Staf Bappeda Propinsi/Kab/Kotaread more
1. Memberikan pemahaman perubahan manajemen birokrasi dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Memberikan pemahaman pengelolaan pasar secara efisien berbasis teknologi informasi 3. Memberikan pemahaman penerapan alur kerja pengelolaan pasar ke dalam sistem informasi terpadu. 4. Memberikan pemahaman tahap-tahap implementasi tata kelola pasar berbasis teknologi informasi
MATERI
1. Transformasi birokrasi dengan penerapan TIK untuk menjawab kompleksitas permasalahan layanan publik. 2. Tata kelola pasar berbasis Teknologi Informasi 3. Analisa dan Desain Sistem Informasi Management Pasarread more
Survey AC Nielsen pada tahun 2009 menyebutkan bahwa 93% konsumen sudah menjadikan kegiatan belanja sebagai salah satu mode rekreasi mereka. Model yang mereka cari adalah tempat yang memberi keleluasaan untuk berbelanja semua kebutuhan mereka (one stop shopping). Kondisi ini tentu akan semakin meminggirkan peran pedagang pasar kalamana tidak ada perlindungan dan model pengembangan pasar tradisional yang tepat ke depan.
Regulasi yang sudah ada yaitu Perpres 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern maupun Permendag yang mengatur pedomannya kiranya belum cukup melindungi pasar tradisional. Lebih-lebih belum tersedia arahan dan model yang dapat dicontoh untuk mengembangkannya. Sementara UU Perdagangan yang baru terbit juga banyak dikritik akibat kecenderungannya dalam mendorong liberalisasi pasar sehingga berdampak pada makin tergesernya peranan pasar tradisional.read more
PENDAHULUAN Sampah merupakan permasalahan utama yang dapat ditemukan hampir di semua pasar tradisional di Indonesia. Selama ini sebagian besar pasar tradisional dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end of pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Hal ini berpotensi besar melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Selain itu juga diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA.read more
Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi untuk menentukan saat pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan. Terdapat dua basis akuntansi yang sering digunakan, yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Basis kas akan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan basis akrual mencatat transaksi pada saat terjadinya pendapatan atau belanja walaupun kas belum diterima atau dikeluarkan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dewasa ini menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual).read more
Hampir sebagian besar perusahaan didirikan dengan maksud utama yaitu untuk memperoleh laba (profit). Untuk bisa memastikan perusahaan bisa mencapai tujuannya, maka perusahaan harus beroperasi secara efektif. Agar bisa beroperasi secara efektif, maka perusahaan membuat sistim kendali operasional atau sistim pengendalian internal. Di atas kertas, jika SPI telah dilaksanakan dengan benar dan konsisten dari waktu-ke-waktu, maka perusahaan bisa beroperasi secara efektif, sehingga tujuan bisa tercapai. Namun pada pelaksanaannya, sering terjadi hal-hal yang justru menjadi penghambat tercapainya tujuan perusahaan tersebut, oleh karena itulah dibutuhkan peranan internal auditor untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam perusahaan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur internal perusahaan dan setiap asset di dalam perusahaan digunakan sesuai dengan aturan dan prosedur.read more
Secara umum Etika komunikasi dalam pelayanan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan demi tercpainya tujuan di berbagai progam kerjanya di dalam melayani masyarakat. Tujuan dari pelayanan public adalah memberikan pelayanan dan kepuasan kepada masyarakat atau para warga. Agar tejadi pelayanan yang berkualitas maka harus memahami bagaimana cara beretika dalam komunikasi yang baik antar personal maupun kepada masyarakat. Ditambah lagi berkembangnya teknologi komunikasi juga dilakukan dalam media elektronik sehinga harus diperhatikan dan adanya pemahaman melalui media elektronik. Terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu diantaranya Reliability dimana memberikan pelayanan yang tepat dan benar, Responsiveness keinginan melayani konsumen dengan cepat dan Assurance tingkat perhatian dan moral dalam memberikan pelayanan. Training ini akan membahas teknik dan etika dalam berkomunikasi baik di dalam internal organisasi maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan pejabatread more
Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun .Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target.read more
Sebagai salah satu pedoman pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola keuangan yang baik ( Good Governance ) dan memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS Tahun 2011. Dalam rangka pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS menjadi tepat, efektif, efisien, dan tertib administrasi, diperlukan standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai panduan bagi pelakasana pelayanan dalam meneliti dan menguji serta memberikan informasi kepada pengguna pelayanan.read more
Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Ini juga menjadi starting point untuk meningkatkan sistem manajemen di rumah sakit pemerintah dalam pengelolaan yang lebih berjiwa entrepreneurship dengan menerapkan konsep bisnis secara sehat. Persyaratan substantif, teknis maupun administratif yang dicantumkan dalam PP No. 23/2005 maupun Permendagri 61/2007 bukan sekedar dokumen-dokumen kelengkapan yang harus disediakan oleh manajemen RS.read more
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.read more
Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 201).read more
Pada saat ini Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, rencana tersebut biasanya dituangkan dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati/Walikota. Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 201).read more
Tujuan dilakukannya Penilaian Aset Daerah yaitu dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Aset Pemerintah Daerah yang dinilai meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan manfaat dilakukannya penilaian aset daerah bagi Pemerintah Daerah diantaranya adalah Pertama, Dapat diperoleh informasi secara akurat yang berkaitan dengan aspek teknis aset, seperti lokasi, jenis, merk, tipe, jumlah, ukuran, kondisi dan kelengkapan data lainnya.read more
Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI di luar negeri. Dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Perpindahan PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN. Mutasi PNS daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Mutasi PNS antar Instansi Pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.read more
Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.
Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan anggaran antara pendapatan dan belanja namun jika anggaran tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan anggaran tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika anggaran kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.read more
Berdasarkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang LAKIP, setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja. Implementasi LAKIP berlaku secara bertahap paling lambat tahun anggaran 2014, sementara peraturan pelaksanaan Perpres ini harus ditetapkan paling lama satu tahun setelah Perpres ini diundangkan.
Perpres Nomor 29 tahun 2014 menyatakan, laporan kinerja disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan paling lambat lima bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi lampiran dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan kinerja terdiri dari laporan kinerja intern (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan, selanjutnya disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.read more
Tujuan suatu pelatihan dilaksanakan adalah agar para pegawai dapat menguasai pengetahuan, keahlian dan perilaku yang ditekankan dalam program-program pelatihan dan untuk diterapkan dalam aktivitas sehari-hari para pegawai Pelatihan juga mempunyai pengaruh yang besar bagi pengembangan perusahaan. Untuk itulah dibutuhkan sebuah seuah system pengelolaan pelaksanaan pelatihan/training atau lebih dikenal dengan istilah MOT. Manajemen training adalah pengaturan meliputi perencanaan model sebuah training, menyusun seperangkat instrumen serta metode yang akan diterapkan/ digunakan dalam mengelola sebuah training agar berjalan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.read more
Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sudah pasti dibutuhkan logistic, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut. Terlebih lagi ada beberapa aturan yang mengatur proses pengadaan barang tersebut, Perpres 54 tahun 2010 sebagai perubahan tentang tatacara pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keputusan Presiden No 8 tahun 2003.read more
Bimbingan Teknis Bagi PNS untuk memahami Proses, Tehnik Dan Metode Pengumpulan Data Jabatan, Mengolahnya Menjadi Informasi Jabatan Dan Menyajikannya Serta Memanfaatkan Untuk Program-Program Kelembagaan, Kepegawaian, serta Ketatalaksanaan sesuai dengan uraian tugasnya.
MATERI BAHASAN
Gambaran Umum Analisis Jabatan PNS : Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup
Prosedur dan Proses/Tahap Pelaksanaan Analisis Jabatan PNS
Tahap Persiapan Tahap Pengumpulan Data
Tahap Pengolahan Data
Tahap Verifikasi Data dan
Tahap Pembetulan
3. Fungsi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Jabatan PNS
4. Fungsi dan Pemanfaatan Hasil Analisis Jabatan PNS
PESERTA
Kepala/Staff Badan Kepegawaian Daerah
Kepala/Staff Bagian Umum
Kepala Bagian / Staff lain yang terkait.
PEMATERI / INSTRUKTUR DAN METODE PELAKSANAAN
Tim Pemateri / Instruktur atau Narasumber yang kami ikut libatkan terdiri dari para Akademisi, Praktisi, Consultant yang berkompeten dibidangnya dengan Metode Presentasi, Diskusi, Bedah Kasus dan Simulasiread more
Analisis beban kerja merupakan kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Bimbingan teknis ini bertujuan memaparkan hal hal yang yang diperlukan dalam melakukan analis beban kerja seperti :read more
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Perencanaan Stratejik merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana stategic yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.read more
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa merupakan salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada. BUMDes merupakan suatu lembaga ekonomi yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri dengan modal usaha yang bersumber dari masyarakat. Guna meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengalaman para pengelola BUMDes, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memberikan bantuan baik secara teknis maupun non teknis agar para pengelola badan usaha yang dimiliki desa mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.read more
Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pembuatan Key Performance Indicator (KPI)
PENDAHULUAN
KEY PERFORMANCE INDICATORS atau sering disingkat menjadi KPI atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam bahasa Indonesia, merupakan Indikator yang memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan target kerja yang telah kita tetapkan. KPI atau IKU juga bisa diartikan sebagai metrik finansial ataupun non-finansial digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. KPI digunakan dalam intelijen bisnis untuk menilai keadaan kini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. KPI sering digunakan untuk menilai aktivitas-aktivitas yang sulit diukur seperti keuntungan pengembangan kepemimpinan, perjanjian, layanan, dan kepuasan. KPI pada dasarnya adalah bagian dari Performance Indicators atau indikator kinerja organisasi.read more
Jasa Konsultasi dan Pendampingan Pendirian Baitul Maal Wattamwil (BMT)
Sebagaimana kita ketahui bersama Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperi zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari’ah. (Heri Sudarsono,2004:96)read more
